Kewajiban PT setelah didirikan

Oct 7, 2020 | Korporasi, Law 101 | 0 comments

Merawat dan mempertahankan itu cenderung lebih sulit daripada mendapatkannya. Ungkapan klasik ini juga dapat diterapkan dalam dunia usaha, banyak sekali yang bingung atau tidak tau apa saja yang harus dilakukan ketika sudah mendirikan PT.

Adapun kewajiban setelah PT berdiri yaitu antara lain:

NPWP

Hal pertama yang diperlukan setelah PT berdiri adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), terutama untuk dapat melanjutkan proses NIB dan ijin usaha serta membuka rekening bank. Paralel dengan NPWP, sekaligus membuat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di KPP untuk mengetahui jenis-jenis pajak apa saja yang diterapkan pada usaha tersebut sesuai dengan bidang usahanya.

NIB dan Ijin Usaha

Setelah PT berdiri, tentunya langkah awal sebelum menjalankan usaha adalah dengan membuat NIB (sebagai pengganti TDP dan API) serta Ijin Usaha yang diperlukan melalui OSS dan instansi terkait.

BPJS

Setelah mendirikan PT dan mengurus NIB dan ijin usahanya, OSS akan mengirimkan notifikasi ke instansi BPJS bahwa ada sebuah perseroan yang baru berdiri, nantinya BPJS akan mengirimkan email himbauan kepada perseroan untuk segera mendaftarkan kepesertaan BPJS baik ketenagakerjaan maupun Kesehatan.

LKPM

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) merupakan laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha yang dibuat dan disampaikan secara berkala. Sesuai dengan Peraturan BKPM No. 7 Thn 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, perseroan diwajibkan untuk melakukan pelaporan LKPM setiap triwulan. Setelah diberlakukannya OSS versi 1.1, terdapat fitur baru diantaranya pelaporan LKPM yang sebelumnya dilaporkan secara terpisah pada Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

WLTK

Selain LKPM, ada hal lain yang tidak kalah penting untuk dilakukan yaitu Wajib Lapor Tenaga Kerja (WLTK) yang saat ini dapat dilakukan secara online, secara berkala setiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan regulasi yang tercantum dalam UU No. 7 Thn 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan.

Perpajakan

Pembayaran dan pelaporan pajak bulanan dan tahunan.

Hal lain yang perlu diperhatikan antara lain:

Daftarkan merek

Sebelum produk semakin dikenal dan popular dikalangan masyarakat luas, perlu didaftarkan terlebih dahulu brand/ merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) karena di Indonesia menganut system first come first serve, agar brand tersebut tidak diakui sebagai milik orang lain terlebih dahulu.

Menyelenggarakan RUPS pertama kali

Sesuai dengan ketentuan pasal 13 dalam UU No. 40 Thn 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), sebuah PT yang baru berdiri harus menyelenggarakan RUPS pertama paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah perseroan memperoleh status badan hukum. Hal ini dimaksud untuk menyetujui/ menerima secara tegas perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum didirikan, kecuali apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan atau disetujui secara tertulis oleh semua calon pendiri sebelum pendirian perseroan.

Membuat Daftar Pemegang Saham (DPS)

Pasal 50 UUPT menyatakan bahwa direksi perseroan wajib mengadakan dan menyimpan DPS.

error: Content is protected !!