Ketentuan Umum Hubungan Kerja dan Perjanjian Kerja

Jun 7, 2020 | Ketenagakerjaan, Korporasi | 0 comments

Ketentuan Umum Hubungan Kerja dan Perjanjian Kerja

Ketentuan mengenai Hubungan Kerja diatur pada pasal 50 sampai dengan 66 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan);

  1. Pasal 50 sampai dengan 55 mengatur tentang Perjanjian Kerja
  2. Pasal 56 sampai dengan 59 mengatur tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
  3. Pasal 60 sampai dengan 63 mengatur tentang Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
  4. Pasal 64 sampai dengan 66 mengatur tentang Outsourcing.

Secara umum perjanjian kerja yang dibuat oleh pihak pekerja dan pengusaha harus didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam pasal 52 UU Ketenagakerjaan yang mengandung 4 (empat) unsur pokok;

  1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan
  2. Para pihak memiliki kemampuan melakukan perbuatan hukum.
  3. Memuat ketentuan pekerjaan yang diperjanjikan dan waktu masa berlakunya perjanjian
  4. Perjanjian yang dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pengertian Hubungan Kerja

Yang dimaksud dengan Hubungan Kerja adalah hubungan antara pemberi kerja dengan penerima kerja untuk melakukan suatu pekerjaan dengan menerima imbalan berupa upah. Pemberi kerja bisa berupa perorangan maupun perusahaan.

Yang dimaksud sebagai perusahaan menurut Pasal 6 UU Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, hak milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/ buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

2. Usaha-usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pengertian Perjanjian Kerja

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, pengertian perjanjian kerja adalah Perjanjian antara pekerja/ buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Sedangkan pengertian berdasarkan Pasal 1601a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu : “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah”.

esty indrasari – yogi prastomo – tito indra prastomo – tara indra prastomo

error: Content is protected !!