Instrumen Efek di Pasar Modal

Oct 17, 2020 | Korporasi

Abstract

Traditionally, the definition of capital market has referred to the market for trading long-term debt instruments. More recently, it is used in a more general context to refer to the market for stocks, bonds, derivatives and other investments. Capital markets play an important role in helping job creation, innovation and financial security. It is basically the backbone for any country’s economy. The purpose of capital markets is to match the demand with the supply of funds. There are many kinds of financial markets addressing many kinds of needs. This paper will focus on the instruments of capital market in Indonesia as well as rising the latest innovative program from Bursa Efek Indonesia (BEI) collaborate with Otoritas Jasa Keuangan (OJK), which campaign has been inaugurated by Indonesian Vice President; Jusuf Kalla on Nov 12, 2015 in Jakarta which hopefully give a positive result to enhance knowledge and to increase public awareness on the importance of capital market.
Keywords: capital market, investments, stocks, bonds, derivatives

Pendahuluan

Pasar Modal Secara Umum

Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah) dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli instrumen keuangan jangka panjang dan kegiatan terkait lainnya. Bagi para praktisi di lapangan, mungkin Pasar Modal akan diartikan secara ringkas sebagai tempat perdagangan efek yang telah dilakukan secara terorganisir. Suatu sistem yang tersusun rapi dalam mempertemukan penjual dan pembeli efek, melalui perantara atau pemodal langsung. Mekanisme yang sesuai hukum permintaan dan penawaran dalam sebuah Bursa Efek atau Pasar Modal.
Dilihat dari nilai kapitalisasi pasar (market capitalization) yaitu jumlah agregat nilai kapitalisasi pasar dari seluruh emiten yang tercatat di bursa efek, negara Amerika Serikat merupakan negara yang memliki bursa efek terbesar di dunia  yang dikenal dengan New York Stock Exchanges (NYSE). Sistem perdagangan efek dilakukan dengan sistem lelang (auction market), dimana harga terbentuk langsung dari investor yang ditawarkan melalui anggota bursa. Harga terbaik adalah tawaran harga jual terendah dan tawaran harga beli tertinggi. Di Amerika Serikat juga terdapat pasar berjangka yang memperdagangkan produk baik yang ada di pasar uang, pasar modal maupun pasar komoditas dengan syarat penyerahan barang dan penyelesaian pembayaran dilakukan di masa datang. Produk yang berasal dari pasar uang yang dapat diperdagangkan di pasar berjangka mencakup berbagai valas dan berbagai tingkat bunga, produk pasar modal yang dapat diperdagangkan di pasar berjangka adalah opsi saham, opsi obligasi, dan indeks harga saham, dan produk pasar komoditi mencakup kacang, kedelai, gula, minyak goreng, dan emas.[6] Selain itu, bursa efek di Amerika Serikat juga memperdagangkan Efek Beragun Aset. Instrumen ini pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat dalam dunia pasar modal.
Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain, kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrument keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen. Pasar Modal bisa diklasifikasikan menjadi Pasar Perdana (primary market), Pasar Sekunder (secondary market), Pasar Ketiga (third market) dan Pasar Kempat (fourth market)[7], dapat dijelaskan sebagai berikut:

  1. Pasar perdana (primary market) adalah tempat atau sarana bagi perusahaan yang untuk pertama kali menawarkan saham atau obligasi ke masyarakat umum.
  2. Pasar sekunder (secondary market) adalah tempat atau sarana transaksi jual-beli efek antar investor dan harga dibentuk oleh investor melalui perantara efek.
  3. Pasar ketiga (third market) adalah sarana transaksi jual beli efek antara market maker (anggota bursa) serta investor dan harga dibentuk oleh market maker.
  4. Pasar keempat (fourth market) adalah sarana transaksi jual beli antara investor jual dan investor beli tanpa melalui perantara efek.

Pasar Modal di Indonesia

Pasar Modal di Indonesia telah diatur secara khusus oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia (RI) dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 mengenai Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM). Segala sesuatu yang berkaitan dengan Pasar Modal Indonesia harus merujuk kepada UUPM tersebut.  Dengan mengacu pada UUPM maka Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek (Pasal 1 angka 13).
Pihak yang menyelenggarakan Pasar Modal Indonesia adalah Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan LK (sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan) . Pasar Modal juga sering diasosiasikan dengan Bursa Efek. Dengan mengacu pada UUPM maka Bursa Efek adalah pihak yang yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka (Pasal 1 ayat 4). Berkaitan dengan Bursa Efek, yang dimaksud dengan Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif atas Efek (Pasal 1 ayat 5).
Terkait dengan hal ini, guna meningkatkan literasi sekaligus jumlah investor di pasar modal, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menggelar kampanye masif ‘Yuk Nabung Saham’. Program ini sendiri dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pada 12 November 2015. Pada pembukaan tersebut Direktur Pengembangan BEI, Nicky Hogan menyatakan bahwa ini merupakan kampanye guna menarik minta masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal, baik lewat saham maupun reksa dana. Konsep menabung dalam program ini mengacu pada paradigma masyarakat Indonesia yang masih berpegang pada budaya menabung (saving society). Kampanye yang dibuat dengan bahasa sederhana dan menarik, namun menimbulkan keingintahuan masyarakat diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk mulai berinvestasi, dari budaya menabung menjadi berinvestasi.[8] Pasalnya, saat ini hanya sekitar 4 persen dari total penduduk Indonesia yang berinvestasi saham atau jauh lebih kecil dari pemilik tabungan yang mencapai 60 persen. Direktur Utama BEI, Tito Sulistio menyatakan bahwa menabung dalam bentuk saham memberikan imbal hasil (return) yang lebih besar dibandingkan deposito berjangka (time deposit). Sepuluh tahun terakhir, Indeks Harga Saham Gabungan itu return-nya sekitar 24 %, sedangkan time deposit hanya 7,2 %. Menabung atau menyimpan saham, dalam jangka panjang terbukti lebih menguntungkan.[9]

Instrumen Efek Pasar Modal di Indonesia

Secara umum instrumen di pasar modal dapat dibedakan atas beberapa kategori yakni Instrumen Penyertaan (Saham), Instrumen Utang (Obligasi), Instrumen Derivatif, Instrumen Efek Lainnya dan tambahan mengenai Instrumen Pasar Modal Syariah.

Instrumen Penyertaan (Saham)

Instrumen pasar keuangan yang paling popular di pasar modal adalah saham (stock).[10] Penerbitan saham merupakan salah satu pilihan bagi perusahaan yang membutuhkan pendanaan. Namun di sisi lain saham dijadikan instrumen investasi yang banyak dipilih perusahaan investor karena saham dinilai mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik.
Saham termasuk dalam efek yang bersifat ekuisitas yaitu efek yang menggambarkan bagian penyertaan dari seorang investor dalam suatu harta bersama, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum[11]. Saham bisa dianggap sebagai efek yang paling populer di masyarakat. Dilihat dari segi manfaat saham, umumnya dibagi menjadi saham biasa dan saham preferen, berikut penjelasannya[12]:

  1. Saham biasa (common stock) adalah suatu sertifikat atau piagam yang memiliki fungsi sebagai bukti pemilikan suatu perusahaan dengan berbagai aspek-aspek penting bagi perusahaan. Saham Biasa adalah suatu sertifikat atau piagam yang memiliki fungsi sebagai bukti pemilikan suatu perusahaan dengan berbagai aspek-aspek penting bagi perusahaan. Pemilik saham akan mendapatkan hak untuk menerima sebagaian pendapatan tetap/ deviden dari perusahaan serta kewajiban menanggung resiko kerugian yang diderita perusahaan. Saham biasa mewakili klaim kepemilikan pada penghasilan dan aktiva yang dimiliki perusahaan. Orang yang memiliki saham suatu perusahaan memiliki hak untuk ambil bagian dalam mengelola perusahaan sesuai dengan hak suara yang dimilikinya berdasarkan besar kecil saham yang dipunyai. Semakin banyak prosentase saham yang dimiliki maka semakin besar hak suara yang dimiliki untuk mengontrol operasional perusahaan. Pemegang saham biasa memiliki kewajiban yang terbatas. Artinya, jika perusahaan bangkrut, kerugian maksimum yang ditanggung oleh pemegang saham adalah sebesar investasi pada saham tersebut.
  2. Saham preferen (preferred stock) adalah saham yang pemiliknya akan memiliki hak lebih dibanding hak pemilik saham biasa. Pemegang saham preferen akan mendapat dividen lebih dulu dan juga memiliki hak suara lebih dibanding pemegang saham biasa seperti hak suara dalam pemilihan direksi sehingga jajaran manajemen akan berusaha sekuat tenaga untuk membayar ketepatan pembayaran dividen preferen agar tidak lengser. Saham preferen mempunyai karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil, seperti yang dikehendaki investor. Persamaannya dengan obligasi adalah adanya klaim atas laba dan aktiva sebelumnya, devidennya tetap selama masa berlaku dari saham, memiliki hak tebus dan dapat dipertukarkan (convertible) dengan saham biasa jika terjadi kesepakatan antara pemegang saham dengan organisasi penerbit. Ada beberapa jenis saham preferen, antara lain: saham preferen partisipasi (saham preferen yang membagikan deviden kepada pemegangnya; pemilik saham ini setelah menerima deviden tetap mempunyai hak untuk membagi keuntungan yang dinyatakan sebagai deviden kepada pemegang saham biasa), saham preferen non-kumulatif (saham preferen yang tidak mempunyai hak untuk mendapatkan deviden yang belum dibayarkan pada tahun-tahun sebelumnya secara kumulatif), convertible preferred stock (saham preferen dimana pemegangnya memiliki opsi untuk menukar saham preferen tersebut dengan sejumlah saham biasa, dan sebagainya.
  3. Saham istimewa yaitu saham yang memberikan hak lebih kepada pemegangnya dibanding pemegang saham lain (golden share). Di dalam hukum pasar modal Indonesia, saham istimewa dikenal dengan nama saham dwiwarna. Saham ini dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan hanya berjumlah satu buah.

Beberapa kategori saham biasa jika ditinjau dari segi kinerja perdagangan yaitu[13]:

  1. Blue-chip Stocks, merupakan saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, bisa dikatakan sebagai pemimpin dalam industri sejenisnya, memiliki pendapatan yang stabil dan konsiten membayar deviden. Pada umumnya perusahaan ini sudah cukup “tua” dari segi usia dan “matang” dari segi manajemennya. Harga pasar saham blue-chip ini umumnya relatif mahal namun setimpal dengan deviden yang diperoleh. Saham jenis ini sangat aktif diperdagangkan sehingga pergerakan harga cukup fluktuatif. Tidak selamanya saham berharga mahal merupakan saham blue-chip. Contoh perusahaan yang termasuk penerbit saham ini yaitu PT Astra Internasional, Tbk.(ASII), PT Gudang Garam, Tbk. (GGRM), PT Indosat (ISAT), PT Bank Central Asia, Tbk. (BCA).
  2. Growth Stocks, merupakan saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang menunjukkan pertumbuhan pendapatan dan laba yang lebih tinggi dari rata-rata industrinya. Misalnya saja PT Kimia Farma, Tbk (KAEF) berhasil menemukan penawar penyakit AIDS yang belum pernah ditemukan sebelumnya, maka KAEF akan menjadi perusahaan yang bertumbuh pesat di bidang farmasi. Growth stocks terbagi atas well-known (saham dari perusahaan yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi) dan lesser-known (saham dari emiten yang tidak sebagai pemimpin dalam industri namun memiliki ciri growth stocks).
  3. Defensive Stocks merupakan saham yang mampu mempertahankan nilainya selama masa resesi. Umumnya perusahaan yang memiliki saham jenis ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang kebutuhan sehari-hari seperti perusahaan makanan, perusahaan obat-obatan, dan sebagainya. Bisa dikatakan tidak terpengaruh pada iklim bisnis.
  4. Cyclical Stocks merupakan saham yang pada umumnya bersifat musiman, maksudnya perusahaan tersebut paling mencuat pada suatu even, sehingga bersifat eventual. Dapat juga diartikan bahwa saham ini sangat berfluktuasi. Contoh paling nyata PT Matahari Putra Prima, Tbk. (MPPA)
  5. Income Stocks merupakan saham yang memberikan pendapatan berupa dividen yang cukup tinggi bagi pemegang sahamnya karena perusahaan tidak membutuhkan modal tambahan dalam jumlah besar, sebagian besar laba yang dihasilkan akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen tunai. Saham ini memiliki kemampuan membayar deviden lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Contohnya yaitu PT Unilever Indonesia, Tbk. (UNVR).
  6. Speculative Stocks merupakan perusahaan yang menerbitkan saham jenis ini tidak mampu secara konsisten menghasilkan laba, namun (mungkin) memiliki prospek yang baik di masa yang akan datang. Biasanya perusahaan seperti ini adalah perusahaan yang baru beroperasi atau sedang mengembangkan produk baru yang berprospek cerah.
  7. Junk Stocks merupakan perusahaan yang menerbitkan saham ini umumnya tidak memiliki manajemen yang baik dan sering kali mengalami kerugian. Utangnya banyak dan tidak memiliki produk/jasa yang berprospek cerah. Kalaupun pernah membagikan deviden, jumlahnya sangat kecil dan itu dilakukan karena paksaan peraturan. Harga sahamnya sangat fluktuatif. Saham ini memiliki beberapa sebutan antara lain saham gorengan dan sabu-sabu (saham busuk).
  8. Emerging growth stocks merupakan saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang relatif lebih kecil dan memiliki daya tahan kuat meskipun dalam kondisi ekonomi yang kurang mendukung. Harga saham jenis ini biasa sangat spekulatif.

Selain saham diatas, kita mengenal ada yang disebut saham dalam bagian treasury (treasury stock). Saham ini timbul akibat tindakan perusahaan melakukan buy back (pembelian kembali) saham yang ada di pasar dengan tujuan antara lain menghindari akuisisi/pengambilalihan yang tidak bersahabat dari pihak lain atau untuk menstabilkan harga saham sehingga tidak jatuh terlalu rendah. Saham yang berada di treasury stocks ini tidak berhak atas deviden dan tidak memiliki hak suara dalam RUPS.[14]

Jenis saham dilihat dari cara peralihannya terdiri atas[15]:

  1. Saham atas unjuk (bearer stock) adalah saham yang tidak mencantumkan nama pemilik saham tersebut sehingga sangat mudah dialihkan. Siapa yang dapat menunjukkan sertifikat saham ini maka ia dikatakan sebagai pemegang saham tersebut, kecuali dapat dibuktikan telah terjadi pelanggaran hukum dari peralihan tersebut. Sertifikat saham atas unjuk ini dibuat dengan kertas berkualitas tinggi seperti uang agar tidak terjadi pemalsuan.
  2. Saham atas nama (registered stock) adalah saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya sehingga untuk pengalihan ada prosedur khusus yaitu melalui pencatatan dokumen peralihan. Nama pemilik baru dari saham atas nama harus dicatat dalam buku khusus yang memuat daftar pemegang saham perusahaan.

Instrumen Utang (Obligasi)

Secara umum terdapat beberapa pengertian mengenai obligasi. Obligasi berasal dari bahasa latin obligare yang berarti ikatan kewajiban.[16] Ada yang menyebutkan bahwa obligasi merupakan surat utang jangka menengah-panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut.[17] Selain itu bila kita melihat pada Undang – Undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal tidak terdapat tentang definisi dari obligasi. Definisi tentang obligasi itu sendiri terdapat dalam Keputusan Menteri Keungan Nomor 1548 (yang merupakan gabungan dari Keputusan Menteri Keungan Republik Indonesia Nomor 154/KMK.013/1990 dan diubah dalam Keputusan Menteri Keungan Republik Indonesia Nomor 1199/KMK.010/1991) pasal 1 butir 34 yaitu; “Obligasi adalah bukti hutang emiten yang mengandung janji pembayaran bunga atau janji lain serta pelunasan pokok pinjamannya dilakukan pada tanggal jatuh tempo, sekurang – kurangnya 3 tahun sejak tanggal emisi.” Obligasi sendiri dapat dibedakan dalam beberapa jenis. Hal ini disebabkan bagaimana kita memandangnya. Berdasarkan cara pengalihan, obligasi dibagi menjadi obligasi atas unjuk (bearer bond) dan obligasi atas nama (registered bond).

Jenis obligasi berdasarkan jaminan:
1. Obligasi dengan jaminan (Secured Bonds): obligasi yang dijamin dengan kekayaan tertentu dari penerbitnya atau dengan jaminan lain dari pihak ketiga. Dalam kelompok ini, termasuk didalamnya adalah:

  • Guaranteed Bonds adalah obligasi yang pelunasan bunga dan pokoknya dijamin denan penangguangan dari pihak ketiga
  • Mortgage Bonds adalah obligasi yang pelunasan bunga dan pokoknya dijamin dengan agunan hipotik atas properti atau asset tetap.
  • Collateral Trust Bonds adalah obligasi yang dijamin dengan efek yang dimiliki penerbit dalam portofolionya, misalnya saham-saham anak perusahaan yang dimilikinya.

2. Obligasi Tanpa Jaminan (Unsecured Bonds): obligasi yang tidak dijaminkan dengan kekayaan tertentu tetapi dijamin dengan kekayaan penerbitnya secara umum. Dilihat dari segi nilai nominal:

  • Konventional Bonds adalah obligasi yang lazim diperjualbelikan dalam satu nominal, Rp 1 miliar per satu lot.
  • Retail Bonds adalah obligasi yang diperjual belikan dalam satuan nilai nominal yang kecil, baik corporate bonds maupun government bonds.

Jenis obligasi berdasarkan sistem pembayaran bunga[18];

  1. Obligasi kupon (coupon bond) adalah obligasi yang bunganya dibayarkan secara periodik, triwulan, semesteran atau tahunan.
  2. Obligasi tanpa kupon (zero coupon bond), tidak mempunyai kupon sehingga investor tidak akan menerima bunga secara periodik tetapi bunga langsung sekaligus dibayarkan pada saat pembelian.

Jenis obligasi berdasarkan tingkat bunga;

  1. Obligasi dengan bunga tetap (fixed rate bond), bunga pada obligasi ditetapkan pada awal penjualan obligasi tidak berubah sampai dengan jatuh tempo.
  2. Obligasi dengan bunga mengambang (floating rate bond), ditetapkan pada waktu pertama kali untuk kupon pertama, sedangkan waktu jatuh tempo kupon pertama akan ditentukan tingkat bunga untuk kupon berikutnya.
  3. Obligasi dengan bunga campuran (mixed rate bond), merupakan campuran dari obligasi bunga tetap dan bunga mengambang.

Jenis obligasi berdasarkan nilai pelunasan terutama dikaitkan dengan merosotnya nilai uang. Disini nilai pelunasan obligasi dikaitkan dengan indeks harga tertentu, seperti klausula emas, klausula perak, valuta asing, indeks harga konsumen. Jenis obligasi berdasarkan konvertibilitas (convertible bonds) obligasi ini memberikan hak bagi pemegangnya untuk menukarkan obligasi yang dimilikinya dengan saham (common stock) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan syarat pinjaman. Jenis obligasi berdasarkan penerbit;

  1. Obligasi Pemerintah Pusat (Government Bonds) adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan merupakan obligasi tanpa jaminan.
  2. Obligasi Pemerintah Daerah (Municipal Bond) adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek yang berkaitan dengan kepentingan publik (public utility).
  3. Obligasi Perusahaan Swasta adalah obligasi ini dikeluarkan oleh perusahaan komersial swasta dalam rangka penghimpunan dana untuk kegiatan usaha bisnisnya.
  4. Obligasi asing  adalah obligasi yang diterbitkan dan diberdagangkan di suatu negara dalam mata uang stempat, tetapi penerbitnya adalah badan hukum asing.[19]

Obligasi berdasarkan waktu jatuh tempo dapat dikelompokan ke dalam 3 golongan, yaitu:

  1. Obligasi jangka pendek (sampai dengan satu tahun)
  2. Obligasi jangka menengah (dua sampai lima tahun)
  3. Obligasi jangka panjang (lebih dari lima tahun)

Teori penentuan harga obligasi berhubungan dengan bagaimana harga obligasi bereaksi atas perubahan yield to maturity obligasi. Obligasi bisa dikarakterisasi oleh janji membayar kepada investor dalam dua arus kas, yakni meliputi jumlah pembayaran tertentu uang secara periodik (biasanya tiap 6 bulan) yang disebut pembayaran kupon dan arus kas meliputi pembayaran angsuran (lump sum) pada tanggal yang telah disepakati yang disebut pembayaran nilai pokok obligasi.[20]

Instrumen Efek Derivatif

1. Right, adalah penerbitan surat hak kepada pemegang saham lama perusahaan publik untuk membeli saham baru yang hendak diterbitkan[21].  Dengan right, maka pemegang saham lama memiliki hak istimewa untuk membeli saham baru perusahaan secara proporsional pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya untuk wangku jangka pendek, dengan menukarkan right yang dimilikinya. Hal ini memberikan keuntungan kepada pemegang saham untuk membeli harga saham baru dengan harga yang lebih murah. Right dapat diperdagangkan di bursa pada periode tertentu, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 1 angka 4 UUPM. Right diterbitkan oleh perusahaan dengan tujuan untuk tidak mengubah proporsi kepemilikan pemegang saham dan mengurangi biaya emisi akibat penerbitan saham baru. Namun demikian, karena dapat diperdagangkan di bursa, right juga memilik risiko pemegang saham mengalami kerugian (capital loss) ketika harga jual dari right lebih rendah dari harga belinya. Selain itu dapat menyebabkan saham dari emiten yang bersangkutan terdilusi. Dilusi adalah pengurangan hasil/hak sekuritas karena jumlah yang dikeluarkan melebihi semestinya, atau karena adanya pembelian hak opsi untuk memperoleh sekuritas tersebut.
2. Option, merupakan hak untuk menjual atau membeli suatu efek yang diperdagangkan di bursa. Menurut penjelasan Pasal 1 angka 5 UUPM, Option adalah hak yang dimiliki oleh pihak untuk membeli atau menjual kepada pihak lain sejumlah efek pada harga dan dalam waktu tertentu. Hak option dapat diperdagangkan selama  jangka waktu tertentu.. Apabila hak option tidak dipergunakan setelah habis jangka waktunya maka hak tersebut tidak bernilai lagi. Option pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

  • Option Call, memberikan hak kepada pembeli option untuk membeli saham dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya, selama jangka waktu option tersebut.
  • Option Put, memberikan hak pembeli option untuk menjual saham dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya, selama jangka waktu option tersebut.

​​3. Warrant (Waran/Surat Saham), merupakan suatu pilihan (option), dimana pemilik waran mempunyai pilihan untuk menukarkan atau tidak warannya pada saat jatuh tempo. Pada dasarnya waran merupakan daya tarik pada penawaran umum saham atau obligasi. Waran  dapat diperdagangkan secara terpisah di bursa. Periode perdagangan waran lebih lama dari right, yaitu 3 tahun sampai 5 tahun [22]. Waran pada dasarnya mirip dengan option yaitu sama-sama hak untuk membeli saham, namun waran ini dikeluarkan oleh pihak issuer atau perusahaan yang menerbitkan efek. Pemilik waran memiliki hak untuk membeli saham baru di perusahaan dengan harga yang lebih rendah dari harga saham baru tersebut di bursa dengan cara menukarkan waran yang dimilikinya ketika harga saham perusahaan tersebut melebihi harga pelaksanaan. Jika harga jual waran yang diperdagangkan di bursa lebih tinggi dari harga belinya, pemilik waran akan memperoleh keuntungan (capital gain). Namun, karena sifat dari waran hampir sama dengan saham, dan dapat diperdagangkan di bursa, waran juga memiliki risiko bagi pemilik waran jika harga jual waran lebih rendah dari harga belinya.

Instrumen Efek Lainnya

Indonesian Depository Receipt (IDR)
Indonesian Depository Receipt disebut juga Sertipikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI). Depository Receipt diperdagangkan di bursa efek layaknya suatu saham. Investor yang membeli Depository Receipt tersebut akan mendapatkan manfaat layaknya seorang pemegang saham  dari perusahaan asing yang  sahamnya dijadikan dasar penerbitan Depository Receipt. Depository Receipt juga mempunyai klasifikasi-klasifikasi, antara lain dari segi convertible atau tidaknya suatu Depository Receipt dapat pula dibagi dalam beberapa jenis sebagai berikut:

  1. Convertible Depository Receipt yang merupakan depository receipt yang dapat dipertukarkan dengan sham yang bersangkutan jika dimintakan oleh pihak pemegang Depository Receipt dengan sejumlah fee tertentu yang relative kecil.
  2. Partly Convertible Depository Receipt merupakan suatu Depository Receipt yang dapat dipertukarkan dengan saham yang bersangkutan apabila syarat-syarat tertentu telah terpenuhi.
  3. Non Convertible Depository Receipt merupakan suatu Depository Receipt dengan saham yang bersangkutan dan hanya dapat dipertukarkan apabila Trust Office-nya dilikuidasi.

Efek jenis ini diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.A.10. SPEI diperuntukan bagi emiten asing yang telah melakukan penawaran umum di negaranya dan peraturan Negara yang bersangkutan setara dengan peraturan pasar modal Indonesia. Penawaran Umum Sertipikat Efek Indonesia tersebut harus melalui pengajuan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam.[23]
Sejak tahun 1997 Bapepam telah memperkenalkan SPEI sebagai instrumen baru di Pasar Modal. Hal ini dimaksudkan untuk mengakomodasi dan memberikan fasilitas bagi pihak asing yang ingin melakukan penawaran umum di pasar modal Indonesia. Selain itu instrumen ini juga diharapkan memberikan alternatif investasi bagi investor asing dan domestik di Indonesia dimana pemberian perlindungan dan kepastian hukum bagi pemodal telah tersedia dalam peraturan yang telah dikeluarkan.

Efek Beragun Aset
Efek Beragun Aset (EBA) adalah efek yang disekuritisasi dimana aset tersebut dinilai dengan efek yang kemudian diperjualbelikan di pasar modal. Sekuritisasi aset merupakan suatu proses dimana suatu piutang atau tagihan ditransformasikan ke dalam efek yang dijaminkan dengan aset tesebut. Kumpulan piutang atau tagihan tersebut diubah sehingga menjadi alat investasi yang diperdagangkan di pasar modal.[24] Efek Beragun Aset adalah salah satu bentuk sekuritasisi aset yang saat ini berkembang dengan pesat yang merupakan transformasi aset berupa piutang-piutang yang belum jatuh tempo yang biasanya tidak dapat diperdagangkan menjadi surat berharga yang dapat diperdagangkan.
Dasar hukum EBA adalah Peraturan Bapepam Nomor IX.K.1. Peraturan tersebut menyebutkan: “Efek Beragun Aset (EBA) adalah efek yang diterbitkan oleh Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari (future receivables), pemberian kredit termasuk kredit kepemilikan rumah atau apartemen, efek bersifat utang yang dijamin pemerintah, Sarana Peningkatan Kredit (credit enhancement/Arus Kas (cash flow), serta aset keuangan yang setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut.” Dengan efek ini perusahaan yang tengah membutuhkan dana besar secara mendesak dan tidak ingin terkena kewajiban pembayaran bunga kredit, dapat mengeluarkan efek yang nilainya dijaminkan dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Aset tersebut harus telah mendapatkan penilaian dari penilai (appraisal).
EBA terdiri dari dua macam, yaitu Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap dan Efek beragun Arus Kas Tidak Tetap. Efek Beragun Aset Kas Tetap adalah Efek Beragun Aset yang member pemegangnya penghasilan tertentu seperti kepada pemegang efek bersifat utang. Sedangkan Efek Beragun Aset Arus Kas Tidak Tetap adalah Efek  Beragun Aset yang menjanjikan pemegangnya suatu penghasilan tidak tertentu seperti kepada pemegang efek bersifat ekuitas.
Dalam rangka mengembangkan usaha dan memenangkan persaingan, dunia usaha membutuhkan dana likuid/lancer yang besar yang dapat dipreoleh melalui berbagai sumber pendanaan. Pada prakteknya, seringkali suatu perusahaan dihadapkan pada kenyataan banyaknya piutang yang belum jatuh tempo disaat adanya kebutuhan mendesak akan uang kas. Dengan adanya sekuritisasi aset, khususnya EBA, maka persoalan ini dapat diselesaikan dengan jalan menjual piutang-piutang tadi melalui mekanisme transaksi EBA dan mendapatkan dana lancer yang dibutuhkannya. Transformasi aset ini tidak dapat dilakukan secara langsung dengan menjual piutang-piutang yang belum jatuh tempo tersebut kepada investor, melainkan melalui suatu bentuk hukum yang khusus dibuat untuk tujuan transaksi tersebut yang dikenal dengan istilah Special Purpose Vehicle (SPV).
Prakteknya, transaksi EBA dilakukan oleh pihak yang membutuhkan pembiayaan, yang disebut  sebagai Originator, dengan cara menjual piutang-piutangnya yang belum jatuh tempo kepada SPV. Selanjutnya SPV menerbitkan dan menjual efek kepada para investor. Jadi pengadaan dan penyelenggaraan EBA adalah untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang memerlukan suatu jenis pembiayaan untuk memperoleh dana yang lancar/kas. Transkasi EBA berawal dengan dialihkannya sekumpulan aset milik suatu badan usaha yang membutuhkan dana likuid kepada Special Purpose Vehicle (SPV). Selanjutnya oleh SPV aset-aset ini dijadikan dasar untuk menerbitkan instrumen sekuritasi yang kemudian dijaual kepda Investor. Dalam hubungannya dengan investor, SPV akan mendapatkan dana dari hasil penjualan Efek Beragun Aset, sedangkan dalam hubungannya dengan originator SPV akan mengeluarkan sejumlah dana untuk membeli piutang milik Originator. Untuk menjamin pembayaran kembali efek tersebut maka dapat dilibatkan suatu Financial Guarantor yang mendapat fee dari SPV. Financial Guarantor ini berfungsi sebagai penjamin bagi investor dalam hal pembayar kembali pokok dan bunga dari efek yang dibelinya jika suda jatuh tempo dan tidak mendapat pembayaran dari SPV.

Indeks Saham
Kontrak Berjangka atas Indeks Efek (Index Futures) adalah kontrak atau perjanjian antara dua pihak yang mengharuskan mereka untuk menjual atau membeli produk yang menjadi variabel pokok di masa yang akan datang dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Bapepam melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-07/PM/2003 tentang Penetapan Kontrak Berjangka Atas Indeks Efek menetapkan bahwa indeks efek termasuk indeks efek luar negeri merupakan efek. Hal ini ditegaskan pula oleh Penetapan Kementrian Kehakiman dan HAM Nomor M.UM.01.06-/4 yang menyatakan bahwa saham berada di yurisdiksi pasar modal.
Setiap pihak sebelum membuka kontrak harus menyetorkan margin awal, dan karena kontrak tersebut memiliki waktu yang terbatas, maka pada saat jatuh tempo posisi kontrak harus ditutup pada berapapun harga yang terjadi bursa. Margin itu sendiri harus berada pada suatu level harga tertentu dan jika margin tersebut turun di bawah level tersebut, yang biasanya diakibatkan kerugian yang sangat besar, lembaga kliring akan meminta investor untuk menambah dananya kembali.Bagaimanapun, harus diperhatikan bahwa seluruh transaksi pada kontrak berjangka dilakukan di Bursa Efek.
Tujuan utama dari lahirnya stock index future adalah melayani investor yang tidak mampu membeli saham secara beragam atau yang sering disebut portofolio. Padahal, portofolio inilah yang bias menurunkan resiko yang dihadapi investor seraya mendapatkan keuntungan. Indeks sendiri merupakan gabungan fluktuasi harga dari banyak saham. Dengan demikian, investor yang hanya membeli indeks saja berarti sama halnya dengan membeli banyak saham yang tergabung dalam indeks tersebut.[25] Tidak semua indeks harga saham bisa ditransaksikan. Sebagai syarat untuk bias ditransaksikan, indeks harga saham harus mampu merepresentasikan fluktuasi harga-harga saham secara keseluruhan dan secara nyata. Syarat lain yang diperlukan adalah besarnya flutuasi indeks yang cukup signifikan sehingga bias memungkinkan investor ntuk memetik keuntungan secara cukup besar dan cepat.
Itulah sebabnya mengapa indeks harga saham yang ditransaksikan merupakan indeks yang sudah diakui validitasnya dalam merepresentasikan flutuasi harga-harga saham secara keseluruhan.
Perdagangan indeks saham pada bursa efek di Indonesia mulai dilakukan sejak disetujuinya perdagangan Indeks LQ45 pada Bursa Efek Surabaya sebagaimana dimaksud dalam suarat Bapepam kepada Direksi BES Nomor S-2727/Berjangka Indeks. Pada tanggal 20 Februari 2003, Bapepam melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-07/PM/2003 tentang Penetapan Kontrak Berjangka Atas Indeks Efek juga menetapkan bahwa indeks efer termasuk indeks efek luar negeri merupakan salah satu bentuk dari efek. [26] Keputusan ini merupakan kewenangan Bapepam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UUPM Pasal 5 huruf p yang menentukan bahwa Bapepam memiliki kewenangan untuk menentukan efek lain selain efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UUPM Pasal 1 angka 5. Peraturan inilah yang dijadikan landasan hukum bagi perdagangan indeks di Bursa Efek sehingga dapat dijadikan alternatif investasi bagi investor.

Instrumen Pasar Modal Syariah

Selain instrumen efek yang telah dijelaskan sebelumnya, di Indonesia juga berkembang instrumen efek yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan UUPM, kegiatan pasar modal di Indonesia dapat dilakukan sesuai prinsip syariah atau tidak sesuai prinsip syariah (konvensional), karena UUPM tidak membedakan. Perkembangan instrumen syariah di pasar modal sudah terjadi sejak tahun 1977 diawali dengan lahirnya reksadana syariah yang diprakarsai dana reksa. Selanjutnya PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) bersama dengan PT Dana Reksa Investment Management (DIM) meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) yang mencakup 30 jenis saham dari emiten-emiten yang kegiatan usahanya memenuhi ketentuan tentang hukum syariah[27].
Prinsip pasar modal syariah berbeda dengan pasar modal konvensional, instrumen efek syariah di pasar modal syariah yang sudah diperkenalkan kepada masyarakat yaitu Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksa Dana Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) dan surat berharga lain yang sesuai prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, berikut penjelasannya:
1. Saham Syariah, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, saham merupakan tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan yang melakukan penawaran umum (go public) sehingga pihak yang menyertakan modal memiliki klaim atas pendapatan perusahaan dan aset perusahaan, serta berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa (preferred stock). Saham istimewa tidak diperbolehkan secara syariah karena dua alasan yang dapat diterima secara konsep syariah[28], yaitu:

  • Adanya keuntungan tetap (predeterminant revenue), yang dikategorikan oleh kalangan ulama sebagai riba.
  • Pemilik saham preferen mendapatkan hak istimewa terutama pada saat perusahaan dilikuidasi. Hal tersebut dianggap mengandung unsur ketidakadilan.

2. Obligasi Syariah, merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo[29]. Penerbitan obligasi syariah dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut[30]:

  • Emiten melalui underwriter (wakil dari emiten) menyerahkan proposal atau surat pemberitahuan penerbitan obligasi syariah kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI);
  • Presentasi proposal dilakukan di Badan pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional;
  • Dewan Syariah Nasional (DSN) mengadakan rapat dengan tim ahli Dewan Pengawas Syariah (DPS), hasil rapat akan menyatakan opini syariah terkait proposal yang diajukan;
  • Setelah didapatkan opini syariah, emiten menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk penerbitan obligasi syariah kepada underwriter;
  • Underwriter melakukan penawaran kepada investor, jika invesor tertarik maka akan menyerahkan dananya kepada emiten melalui underwriter;
  • Emiten akan membayarkan bagi hasil dan pembayaran pokok kepada investor.

Di Indonesia, dikenal dua penerbitan obligasi syariah, yang pertama, Obligasi Syariah Mudharabah adalah obligasi syariah yang berdasarkan akad mudharabah. Pembagian pendapatan (hasil) dilakukan secara periodik sesuai kesepakatan dengan ketentua pada saat jatuh tempo diperhitungkan secara keseluruhan. Yang kedua yakni Obligasi Syariah Ijarah, diatur dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syari’ah Ijarah, adalah obligasi syariah yang didasarkan pada akad ijarah. Selain itu, obligasi yang kemudian dikonversi ke saham dapat diterbitkan sesuai dengan prinsip syariah yang dinamakan Obligasi Syariah Mudharabah Konversi sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Konversi.

  1. Reksa Dana Syariah, berdasarkan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syari’ah, adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahib al-mal/Rabb al-mal) dengan Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi. Fatwa DSN tersebut antara lain memuat:

– Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah, yang meliputi saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba usaha, penempatan pada deposito dalam bank umum syariah dan surat utang yang sesuai dengan syariah.
– Investasi hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh emiten yang jenis usahanya sesuai dengan syariah Islam.
– Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam reksa dana syariah dibagikan secara proposional  kepada para pemodal, adalah:

  • dari saham dapat berupa: dividen, rights, dan capital gain.
  • dari obligasi dapat berupa bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten.
  • dari surat berharga pasar uang yang sesuai prinsip syariah, berupa bagi hasil yang diterima dari issuer.
  • dari deposito, berupa bagi hasil yang diterima dari bank-bank syariah.

3. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA), adalah efek yang diterbitkanoleh kontrak investasi kolektif EBA syariah yang porto-folionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi/arus kas serta aset keuangan setara, yang sesuai dengan prinsip syariah.
4. Surat berharga lain yang sesuai prinsip syariah. Sukuk sebelum masuk ke Indonesia telah diperdagangkan di negara-negara Islam/Arab, seperti Bahrain, Qatar, Arab Saudi, Pakistan dan Malaysia. Sukuk yang diterbitkan pemerintah Indonesia atau Perusahaan Penerbit Surat Berharga atau lebih dikenal dengan istilah[31] dengan Surat Berharga Syariah Negara. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara, diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Berdasarkan Pasal 4 UU SBSN, SBSN diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pada prinsipnya, sukuk diterbitkan berdasar suatu transaksi atau akad syariah yang melandasinya, yang dapat berupa ijarah (sewa), mudharabah (bagi-hasil/kerjasama antara dua pihak atau lebih sebagai pihak penyedia modal dan pihak lainnya sebagai penyedia tenaga keahlian), musyarakah (kerjasama antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan modal, baik dalam bentuk uang mapun dalam bentuk lainnya), istishna’ (jual beli) atau akad lainnya.[32]

​Simpulan

Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan untuk memperjual-belikakan instrumen jangka panjang. Di Indonesia tempat untuk memperjual-belikan instrumen keuangan tersebut dikenal dengan Bursa Efek Indonesia (BEI). Instrumen yang diperjual-belikan meliputi saham, obligasi, instrumen efek derivatif yang terdiri dari right, opton, dan waran, dan instrumen lainnya yang terdiri dari  Indonesian Depository Receipt (IDR), Efek Beragun Aset (EBA) dan Indeks Saham. Selain instrumen-instrumen tersebut, di Indonesia berkembang instrumen efek yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang membolehkan pemerintah Indonesia maupun perusahaan penerbit untuk menerbitkan instrumen syariah tersebut. Baik instrumen efek pasar modal konvensional maupun instrumen pasar modal syariah tentunya memiliki segi kelemahan dan keuntungan, namun hal tersebut tergantung pada kebutuhan investor yang melilih instrumen pasar modal mana yang tepat untuk mendanai kegiatan usahanya.

Daftar Pustaka

Azis, Musdalifah, dkk. 2015. Manajemen Investasi, Fundamental, Teknikal, Perilaku Investor dan Return Saham, Yogyakarta: Deepublish.
Badan Pengawas Pasar Modal bekerja sama dengan Japan International Coorporation Agency. 2003. Panduan Investasi di Pasar Modal Indonesia.
Huda, Nurul & Mustafa Edwin Nasution. 2008. Investasi pada Pasar Modal Syariah,  Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
Nasarudin, M. Irsan, dkk. 2010. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia. Jakarta: Kencana
Tambunan, Andi Porman. 2008. Menilai Harga Wajar Saham, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Samsul, Mohamad. 2006. Pasar Modal dan Manajemen Portofolio. Jakarta:  Erlangga. Sutedi, Adrian. 2007. Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk. Jakarta: Sinar Grafika.
Widjaja. Gunawan. 2005. SHB: Efek Sebagai Benda. Jakarta: PT Raja Grafindo.
William F. Sharpe, Gordon J. Alexander, Jeffery V. Bailey, 1999. Investasi, Jilid 2, Jakarta: Prenhallindo
Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syari’ah.
Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 32/DSN-MUI/X/2002 tentang Obligasi Syari’ah.
Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syari’ah Ijarah.
Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Konversi.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 17 Nomor 1 Januari-Juni 2014 tentang Investasi di Pasar Modal Syariah dalam Kajian Islam
Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 46 Nomor 1, Januari-Juni 2012 tentang Obligasi dan Sukuk dalam Perspektif Keuangan Islam (Suatu Kajian Perbandingan)
http://finance.detik.com/read/2015/11/13/091431/3069904/479/yuk-menabung-saham, diunduh  25 Februari 2016
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151104200414-78-89525/bei-ajak-nasabah-bank-alihkan-simpanan-ke-pasar-saham/ diunduh  25 Februari 2016
http://www.idx.co.id/Home/Information/ForInvestor/Bond/tabid/169/language/id-ID/Default.aspx  diunduh  25 Februari 2016
https://massofa.wordpress.com/2010/11/05/pasar-modal-di-berbagai-negara-negara/, diakses pada 28 Februari 2016, Pukul 15.00

[1] NPM : 1506697832, email: endahtresy@gmail.com, Asal Universitas: Universitas Sebelas Maret.

[2] NPM : 1506697845, email: erickandhikasianipar16@gmail.com, Asal Universitas: Universitas Indonesia.

[3] NPM : 1506697851, email: estyindra@gmail.com, Asal Universitas: Universitas Kristen Indonesia.

[4] NPM : 1506697864, email: hutapea.eva@gmail.com, Asal Universitas: Universitas Parahyangan, Bandung.

[5] NPM : 1506697870, email: firstadian.isvandiar@gmail.com, Asal Universitas: Universitas Padjajaran.

[6]https://massofa.wordpress.com/2010/11/05/pasar-modal-di-berbagai-negara-negara/, diakses pada 28 Februari 2016, Pukul 15.00

[7] Dr. Mohamad Samsul, M.Si., Ak. (Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga), Pasar Modal Dan Manajemen Portofolio, Penerbit Erlangga, 2006, hlm. 46

[8]http://finance.detik.com/read/2015/11/13/091431/3069904/479/yuk-menabung-saham diunduh  25 Februari 2016

[9]http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151104200414-78-89525/bei-ajak-nasabah-bank-alihkan-simpanan-ke-pasar-saham/ diunduh  25 Februari 2016

[10] Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 17, Nomor 1 Januari-Juni 2014 “Investasi di Pasar Modal Syariah dalam Kajian Islam”, hlm 2

[11]Gunawan Widjaja, SHB: Efek Sebagai Benda, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2005,  hlm. 49

[12] M. Irsan Nasarudin-Indra Surya, Ivan Yustiavandana, dan Arman Nevi-Adiwarman, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 190-193

[13]Andi Porman Tambunan, Menilai Harga Wajar Saham, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008, hlm. 21-34

[14]Ibid, hlm. 39-40

[15]M. Irsan Nasarudin-Indra Surya, Ivan Yustiavandana, dan Arman Nevi-Adiwarman, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 189-190

[16] Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 46 Nomor 1 Januari-Juni 2012 tentang Obligasi dan Sukuk dalam Perspektif Keuangan Islam (Suatu Kajian Perbandingan) hlm 273

[17]http://www.idx.co.id/Home/Information/ForInvestor/Bond/tabid/169/language/id-ID/Default.aspx  diunduh  25 Februari 2016

[18] Dr. Musdalifah Azis, S.E., M.Si., Prof. Dr. Sri Mintarti, M.Si., Maryam Nadir, S.E., M.Si., Manajemen Investasi, Fundamental, Teknikal, Perilaku Investor dan Return Saham, Yogyakarta: Deepublish, 2015.

[19] The Acturial Foundation, “Investing in Bonds”, http://assets.aarp.org/www.aarp.org_/articles/money/financial_planning/bonds.pdf, diakses pada tanggal 28 Februari 2016.

[20] William F. Sharpe, Gordon J. Alexander, Jeffery V. Bailey, Investasi, Jilid 2, Jakarta: Prenhallindo, 1999, hlm. 4

[21] M. Irsan Nasarudin-Indra Surya, Ivan Yustiavandana, dan Arman Nevi-Adiwarman, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta: Kencana, 2007, hlm 203

[22] Badan Pengawas Pasar Modal bekerja sama dengan Japan International Coorporation Agency, Panduan Investasi di Pasar Modal Indonesia, 2003

[23] M. Irsan Nasarudin dan Indra Suryao, op.cit., hal. 194

[24]Ibid, hal. 196

[25]Ibid, hal. 212

[26] M. Irsan dan Indra Surya, op.cit., hal. 202

[27] Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, Investasi pada Pasar Modal Syariah, Jakarta: Kencana, 2008, Ed. Revisi. Cet.2., hlm. 55

[28]Ibid., hlm. 67

[29] Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 32/DSN-MUI/X/2002 tentang Obligasi Syari’ah

[30]Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, op.cit., hlm. 90-91

[31] Adrian Sutedi, Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk, Jakarta: Sinar Grafika,  2007, hlm. 97

[32] Ibid, hlm. 153

error: Content is protected !!