Hukum Pajak

Oct 17, 2020 | Korporasi

Definisi pajak: Suatu kontribusi wajib/ pungutan sebagai prestasi keuangan yang diperoleh dari seseorang melalui kekuasaan bersifat definitif dan tanpa kontra prestasi untuk menutup pengeluaran negara

Azas/ Prinsip Umum Hk Pajak Adam Smith (wealth of nation):

  1. Prinsip keadilan (justice) – pajak dipungut secara seimbang, sesuai dgn kemampuan masing-masing
  2. Prinsip kepastian (certainty) – yg dipungut hrs jelas, subjeknya, objeknya, tariff dsb
  3. Prinsip kemudahan (convenient) – yg dipungut dalam keadaan mempunyai penghasilan/ uang
  4. Prinsip ekonomi

UU Pajak membatasi diri pada 5 sifat:
1. Mutabilitas – dapat menyesuaikan dengan perkembangan
2. Territoriality – hk pajak hanya diterapkan di batas Negara tsb. Contoh: Amerika menganut prinsip citizenship, shg dimanapun WN berada dapat dipungut pajak, sedangkan Indonesia menganut prinsip residentship.
3. Mengatur kepentingan umum/ public (public order)
4. Hk pajak bersifat otonom – hk pajak dpt menentukan sendiri prinsip-prinsip nya dgn tdk tunduk pd cabang hk yg laincontoh; hk pajak dpt menentukan sendiri apa yg dimaksud dgn subjek pajak dlm negeri tanpa bergantung pd peraturan. UU mengenai kewarganegaraan.
5. Hk pajak bersifat riil (realism du droit fiscal) – melihat fakta yang sebenarnya/ substansinya dari suatu tindakan/ perbuatan hk yg menimbulkan kewajiban pajakcontoh; perbuatan, tindakan, peristiwa/ keadaan yg menimbulkan kewajiban pajak regardless of legal/ illegal, moral/ immoral. 
In dubio contra fiscum – krn pajak adalah hk publik, maka dalam hal terjadi peraturan/ keraguan maka yang diputuskan harus yang menguntungkan masyarakat

Tujuan/ Fungsi pajak:
1. Keuangan – membiayai pengeluaran Negara
2. Ekonomi – utk mendorong bidang-bidang ekonomi tertentua. Bersifat struktural – contohnya;

  • Mendatangkan investasi utk menyediakan kesempatan kerja shg dpt bebas pajak (tax holiday) selama 5 – 10 thn
  • Investment allowance dlm bentuk biaya sbg dasar pengurangan penghasilan yg kena pajak
  • Excelerated depreciation, termasuk penghapusan biaya utk fixed asset
  • Kompensasi kerugian

b. Bersifat konjungtural – misalnya dlm keadaan inflasi, mengurangi jumlah uang yg beredar
3. Sosial – pemerataan daripada distribusi pendapatan diantara masyarakat 

Penggolongan Pajak:
1. Berdasarkan fungsi/ tujuan pajak
a. penggolongan pajak bersifat doktrinal

  • pajak tunggal dan multiple
  • pajak analitis dan sintesis

b. penggolongan pajak bersifat operasional

  • pajak langsung
  • pajak tidak langsung

2. Berdasarkan teknik penghitungan pajak

  • pajak spesifik
  • pajak ad valorem

3. Berdasarkan resonansi politik

  • Pilihan pajak riil
  • Pilihan pajak progresif dan pajak proporsional
  • Pilihan pajak dibayar dan pajak diterima

4. Berdasarkan jenis/ sosiologis

  1. Sosial – pilihan pajak riil dan pajak personil
  2. Ekonomi – pilihan pajak penghasilan (PPh), pajak atas capital (PBB), dan pajak atas konsumsi (PPN, PPNBM)
  3. Yuridis – pilihan pajak langsung dan tidak langsung

Teori timbulnya hutang pajak:

  1. Hutang pajak timbul krn “taatbestand” yaitu keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang menurut ketentuan undang-undang dapat dikenakan pajak – system self assessment (ajaran materiil). Contoh: PPh & PPN
  2. Hutang pajak timbul krn adanya tindakan adminitratif dari Fiskus – system official assessment/ oleh pejabat (ajaran formil). Contoh: SKP & SPPT

Pembagian Hk Pajak:

  1. Hk Pajak Formil – Hk yg mengatur mengenai hak dan kewajiban WP
  2. Hk Pajak Materil – Hk yg mengatur subjek, objek, tariff, cara menghitung pajaknya

Penghindaran Pajak:
Sebab yg bersifat moral, Sebab yg bersifat yuridis, Sebab yg bersifat ekonomi, Sebab yg bersifat tehnik

Bentuk Penghindaran Pajak:

  1. Tax avoidance – usaha utk menghindari pajak dgn memanfaatkan ketentuan UUP itu sendiri
  1. Abstinent – absen melakukan usaha
  2. Memanfaatkan “loop holes”/ kekosongan UU
  3. Tax evasion – melanggar ketentuan UU, misalnya;
  1. tdk melaporkan objek yg sebenarnya
  2. rekayasa pembukuan
  3. Internasional
  1. Tax avoidance
  2. Tax evasion

Unsur2 pengertian pajak:

  • pungutan wajib
  • prestasi keuangan/ dlm bentuk uang (jaman dulu dlm bentuk barang)
  • yang diperoleh dari seseorang (subyek pajak – individu, badan usaha dll)
  • melalui azas authority/ kekuasaan (yg memungut otoritas pajak)
  • bersifat definitive (pasti jumlahnya/ sesuai dgn peraturan perUUan)
  • tanpa kontra prestasi (utk pembenaran pemungutan, konsep pajak adl utk membiayai pengeluaran negara/ kepentingan bersama, abad pertengahan pajak dipungut krn ada kontra prestasi – menjadi/ menikmati keamanan, bersifat asuransi)
  • utk menutup pengeluaran Negara/ kepentingan bersama (tujuan pemungutan pajak membiayai pelayanan publik)

Hk pajak bersifat otonom artinya hk pajak dpt menentukan sendiri prinsip-prinsip nya dgn tdk tunduk pd cabang hk yg lain. Contoh; hk pajak dpt menentukan sendiri apa yg dimaksud dgn subjek pajak dlm negeri tanpa bergantung pd peraturan UU mengenai kewarganegaraan.
Hk pajak bersifat riil (realism du droit fiscal) artinya melihat fakta yang sebenarnya/ substansinya dari suatu tindakan/ perbuatan hk yg menimbulkan kewajiban pajak. Contoh; perbuatan, tindakan, peristiwa/ keadaan yg menimbulkan kewajiban pajak regardless of legal/ illegal, moral/ immoral (missal penyelundupan, prostitusi)

Subjek Pajak adalah orang, atau badan atau kesatuan lainnya yang memenuhi persyaratan subjektif . Subjek pajak juga dapat dikatakan sebagai pihak yang dituju oleh undang-undang perpajakan untuk dikenakan pajak.
Subjek pajak menurut UU PPh terdiri dari:

  1. Orang Pribadi
  2. Warisan blm terbagi sbg satu kesatuan
  3. Badan; PT, CV, Firma, Koperasi, Dana Pensiun, dll
  4. Bentuk Usaha Tetap; Kantor Perwakilan, Cabang perusahaan, Gudang dll

Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Pada prinsipnya segala sesuatu yang ada dalam masyarakat dapat dijadikan sasaran atau objek pajak, baik keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Misalnya;

  1. Keadaan: kekayaan seseorang pada saat tertentu; memiliki kendaraan bermotor, radio, televisi
  2. Perbuatan: melakukan penyerahan barang karena perjanjian, mendirikan rumah atau gedung
  3. Peristiwa: kematian, keuntungan yang diperoleh secara mendadak

Macam-macam objek pajak;

  1. Objek pajak PPh
  2. Objek pajak PPN
  3. Objek pajak PPN BM
  4. Objek pajak PBB
  5. Objek pajak BPHTB
  6. Objek pajak Bea Materai

​Fungsi SPT
Surat Pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Daluwarsa penetapan pajak ditentukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak

Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak diterbitkan.
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau Peninjauan Kembali, daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
Daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila (psl 14 UU 16/2009):

  1. diterbitkan Surat Paksa
  2. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung
  3. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
  4. dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Teori timbulnya hutang pajak:
Teori 1 Hutang pajak timbul krn “taatbestand” yaitu keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang menurut ketentuan undang-undang dapat dikenakan pajak – system self assessment (ajaran materiil). Contoh: PPh, PPN, PPN BM

Teori 2 Hutang pajak timbul krn adanya tindakan adminitratif dari Fiskus – system official assessment/ oleh pejabat (ajaran formil). Contoh: SKP, SPPT (PBB)

error: Content is protected !!